- Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan pemerintah tentang arah kebijakan dan program strategis pembangunan perfilman nasional, yang selanjutnya akan menjadi pijakan Komisi X DPR RI untuk melakukan pengawasan implementasinya.
- Komisi X DPR RI mendesak Menbudpar RI untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan RI terkait kebijakan pajak perfilman yang dapat memberikan proteksi dan stimulus bagi pengembangan dan kemajuan perfilman nasional.
- Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 88 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
- Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil keputusan Raker tanggal 7 Februari 2011 mengenai lokakarya cetak biru seni dan budaya serta pembangunan perfilman utamanya distribusi film.
- Komisi X DPR RI akan mengundang para pemangku kepentingan bidang pertelevisian dalam bentuk RDPU dalam waktu dekat.
Anda berada di:
Raker Komisi X DPR RI dengan Menbudpar
