Anda berada di: Home GALERI DAFTAR UU, PERPU, PP, KEPPRES

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1999

E-mail Print PDF

JUMLAH DATA: 332

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
01. PP 1 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia 1   05-01-1999 pp1-1999.htm (6.43 kb)  
02. Keppres 1 Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara 2   07-01-1999 kp1-1999.htm (4.19 kb)  
03. Keppres 2 Perubahan Keppres 46-1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres 75-1984     07-01-1999 kp2-1999.htm (3.66 kb)  
04. Keppres 3 Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota RI Pada Dana Moneter Internasional 3   08-01-1999 kp3-1999.htm (5 kb)  
05. PP 2 Penyelenggaraan Transmigrasi 4 3800 08-01-1999 pp2-1999.htm (91.29 kb)  
06. Keppres 4 Pengesahan Agreement On The Rescue Of Astronauts, The Return Of Astronaut And The Return Of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan Tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Antariksa 5   08-01-1999 kp4-1999.htm (12.95 kb)  
07. Keppres 5 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan Concerning The Promotion And Protection Of Investment 6   08-01-1999 kp5-1999.htm (3.31 kb)  
08. PP 3 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia 7   08-01-1999 pp3-1999.htm (5.04 kb)  
09. Keppres 6 Perubahan Keppres 16-1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres 8-1997     11-01-1999 kp6-1999.htm (9 kb)  
10. Keppres 7 Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Di Bidang Usaha Industri Tertentu 8   14-01-1999 kp7-1999.htm (18.67 kb)  
11. Keppres 8 Lembaga Administrasi Negara     14-01-1999 kp8-1999.htm (15.96 kb)  
12. Keppres 9 Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai Dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai     14-01-1999 kp9-1999.htm (9.16 kb)  
13. PP 4 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah DI Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tengara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Lippo Tbk, Dan PT Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum 9   18-01-1999 pp4-1999.htm (7.85 kb)  
14. Keppres 10 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri 10   26-01-1999 kp10-1999.htm (5 kb)  
15. PP 5 Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik 11 3801 26-01-1999 pp5-1999.htm (12.33 kb)  
16. Keppres 11 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol     27-01-1999 kp11-1999.htm (3.85 kb)  
17. Keppres 12 Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka     27-01-1999 kp12-1999.htm (2.25 kb)  
18. Keppres 13 Pengesahan Fifth Protocol To General Agreement On Trade In Service Beserta Lampirannya 12   27-01-1999 kp13-1999.htm (5.3 kb)  
19. PP 6 Pengusahaan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi 13 3802 27-01-1999 pp6-1999.htm (56.87 kb)  
20. PP 7 Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa 14 3803 27-01-1999 pp7-1999.htm (46.35 kb)  
21. PP 8 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar 15 3804 27-01-1999 pp8-1999.htm (54.65 kb)  
22. PP 9 Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 16 3805 27-01-1999 pp9-1999.htm (126.26 kb)  
23. PP 10 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi 17 3806 27-01-1999 pp10-1999.htm (16.5 kb)  
24. PP 11 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi 18   27-01-1999 pp11-1999.htm (4.81 kb)  
25. UU 1 Pengesahan Perjanjian Antara RI Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters) 19 3807 27-01-1999 uu1-1999.htm (10.32 kb)  
26. PP 12 Perubahan PP 5-1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik 20 3808 29-01-1999 pp12-1999.htm (8.66 kb)  
27. Keppres 14 Pengesahan Amended Convention On The International Mobile Satellite Organization (Konvensi Tentang Organisasi Satelit Bergerak Internasional Yang Telah Diubah 21   29-01-1999 kp14-1999.htm (32.2 kb)  
28. UU 2 Partai Politik 22 3809 01-02-1999 uu2-1999.htm (29.07 kb)  
29. UU 3 Pemilihan Umum 23 3810 01-02-1999 uu3-1999bt.htm (65.75 kb)  
30. UU 4 Susunan Dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 24 3811 01-02-1999 uu4-1999.htm (59.32 kb)  

 

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
31. Keppres 15 Penempatan Jose Alexandre Gusmao alias Kay Rala Xanana Gusmao alias Xanana Di Lembaga Pemasyarakataan Khusus     04-02-1999 kp15-1999.htm (2.56 kb)  
32. PP 13 Penjualan Saham Negara RI Pada PT Indofood Tbk 25   08-02-1999 pp13-1999.htm (4.74 kb)  
33. PP 14 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya 26   08-02-1999 pp14-1999.htm (6.13 kb)  
34. Keppres 16 Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum     19-02-1999 kp16-1999.htm (12.25 kb)  
35. Keppres 17 Perubahan Keppres 71-1996 Tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 27   23-02-1999 kp17-1999.htm (5.63 kb)  
36. Keppres 18 Perubahan Keppres 198-1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani     24-02-1999 kp18-1999.htm (8.6 kb)  
37. PP 15 Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham 28 3812 25-02-1999 pp15-1999.htm (8.67 kb)  
38. PP 16 Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga 29 3813 27-02-1999 pp16-1999.htm (6.47 kb)  
39. PP 17 Badan Penyehatan Perbankan Nasional 30 3814 27-02-1999 pp17-1999.htm (55.55 kb)  
40. PP 18 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 31 3815 27-02-1999 pp18-1999bt.htm (48.29 kb)  
41. PP 19 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut 32 3816 27-02-1999 pp19-1999.htm (30.16 kb)  
42. UU 5 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 33 3817 05-03-1999 uu5-1999bt.htm (39.03 kb)  
43. Keppres 19 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri     03-03-1999 kp19-1999.htm (3.58 kb)  
44. Keppres 20 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri     03-03-1999 kp20-1999.htm (3.36 kb)  
45. Keppres 21 Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusawaran Rakyat RI Nomor X/MPR/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-Fungsi Yudikatif Dari Eksekutif     17-03-1999 kp21-1999.htm (6.07 kb)  
46. Keppres 22 Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (Interest Section) RI Di Lisbon, Portugal     17-03-1999 kp22-1999.htm (3.87 kb)  
47. UU 6 Pencabutan UU 5-1985 Tentang Referendum 34 3818 23-03-1999 uu6-1999.htm (4.78 kb)  
48. Keppres 24 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia     24-03-1999 kp24-1999.htm (25.23 kb)  
49. PP 20 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Kendari, Kolaka, Dan Buton Dalam Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Tenggara 36   25-03-1999 pp20-1999.htm (7.7 kb)  
50. PP 21 Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, Dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan 37   25-03-1999 pp21-1999.htm (15.88 kb)  
51. PP 22 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat 38   25-03-1999 pp22-1999.htm (7.11 kb)  
52. UU 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 39 3819 29-03-1999   uu7-1999.pdf (44.97 kb)
53. Keppres 25 Hari Film Nasional     29-03-1999 kp25-1999.htm (1.48 kb)  
54. Keppres 26 Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah     29-03-1999 kp25-1999.htm (1.48 kb)  
55. Keppres 27 Pencabutan Keppres 10-1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila     31-03-1999 kp27-1999.htm (4.63 kb)  
56. Keppres 28 Pengesahan Framework Agreement On The Asean Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN) 40   06-04-1999 kp29-1999.htm (4.87 kb)  
57. PP 23 Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita Atau Film Dokumenter 41 3820 12-04-1999 pp23-1999.htm (41.94 kb)  
58. Keppres 29 Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia     14-04-1999 kp29-1999.htm (4.87 kb)  
59. Keppres 30 Perubahan Keppres 9-1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres 58-1998     14-04-1999 kp30-1999.htm (7.21 kb)  
60. Keppres 31 Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)     16-04-1999 kp31-1999.htm (4.03 kb)  

 

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
61. UU 8 Perlindungan Konsumen 42 3821 20-04-1999 uu8-1999.htm (72.86 kb)  
62. UU 9 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 43 3822 20-04-1999 uu9-1999.htm (25.26 kb)  
63. UU 10 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 44 3823 20-04-1999 uu10-1999.htm (27.42 kb)  
64. UU 11 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate 45 3824 20-04-1999 uu11-1999.htm (14.89 kb)  
65. UU 12 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Waykana, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Dan Kotamadya Dati II Metro 46 3825 20-04-1999 uu12-1999.htm (40.69 kb)  
66. UU 13 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 47 3826 20-04-1999 uu13-1999.htm (26.09 kb)  
67. UU 14 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkit 48 3827 20-04-1999 uu14-1999.htm (25.08 kb)  
68. UU 15 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Dati II Cilegon 49 3828 20-04-1999 uu15-1999.htm (33.98 kb)  
69. UU 16 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai 50 3829 20-04-1999 uu16-1999.htm (24.92 kb)  
70. Keppres 32 Rincian Pengeluaraan Rutin Tahun Anggaran 1999/2000     30-04-1999 kp32-1999.htm (3.03 kb)  
71. Keppres 33 Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000     30-04-1999 kp33-1999.htm (3.05 kb)  
72. PP 24 Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri 51 3830 03-05-1999 pp24-1999.htm (12.1 kb)  
73. PP 25 Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank 52 3831 03-05-1999 pp25-1999.htm (40.97 kb)  
74. UU 17 Penyelenggaraan Ibadah Haji 53 3832 03-05-1999 uu17-1999.htm (33.4 kb)  
75. Keppres 34 Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka     03-05-1999 kp34-1999.htm (2.18 kb)  
76. Keppres 35 Pengesahan Agreement On The Recognition Of Commercial Vehicle Inspection Certificate For Goods And Public Services Vehicle Issued By Asean Member Countries     07-05-1999 kp35-1999.htm (3.06 kb)  
77. UU 18 Jasa Konstruksi 54 3833 07-05-1999 uu18-1999.htm (87.3 kb)  
78. UU 19 Pengesahan ILO Convention Number 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) 55 3834 07-05-1999 uu19-1999.htm (10.7 kb)  
79. UU 20 Pengesahan ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Kerja) 56 3835 07-05-1999 uu20-1999.htm (30.35 kb)  
80. UU 21 Pengesahan ILO Convention Number 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment Aand Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) 57 3836 07-05-1999 uu21-1999.htm (19.88 kb)  
81. PP 26 Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman 58 3831 03-05-1999 pp26-1999.htm (7.44 kb)  
82. PP 27 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 59 3838 07-05-1999 pp27-1999.htm (63.53 kb)  
83. PP 28 Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Bank 61 3840 07-05-1999 pp28-1999.htm (44.41 kb)  
84. UU 22 Pemerintahan Daerah 60 3839 07-05-1999 uu22-1999.htm (121.36 kb)  
85. PP 29 Pembelian Saham Bank Umum 62 3841 07-05-1999 pp29-1999.htm (12.01 kb)  
86. PP 30 Pencabutan PP 70-1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PP 73-1998, PP 71-1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan PP 72-1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil 63 3841 07-05-1999 pp30-1999.htm (7.12 kb)  
87. Keppres 36 Pengesahan Persetujuan Antara RI Dan Kerajaan Spanyol Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal Beserta Protokol 65   07-05-1999 kp36-1999.htm (3.29 kb)  
88. Keppres 37 Perubahan Keppres 183-1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal     17-05-1999 kp37-1999.htm (3.65 kb)  
89. Keppres 38 Jenis Dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara     17-05-1999 kp38-1999.htm (4.54 kb)  
90. Keppres 39 Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara     17-05-1999 kp39-1999.htm (5.25 kb)  

 

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
91. Keppres 40 Dewan Pembina Industri Strategis     17-05-1999 kp40-1999.htm (4.22 kb)  
92. Keppres 41 Perubahan Keppres 198-1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres 18-1999     17-05-1999 kp41-1999.htm (2.7 kb)  
93. UU 23 Bank Indonesia 66 3843 17-05-1999 uu23-1999.htm (120.67 kb)  
94. UU 24 Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar 67 3844 17-05-1999 uu24-1999.htm (13.21 kb)
- Batang Tubuh  
95. Keppres 42 Perubahan Keppres 21-1999 Tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawarataan Rakyat RI Nomor X/MPR/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi Yudikatif Dari Eksekutif     18-05-1999 kp42-1999.htm (4.12 kb)  
96. Keppres 43 Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan Antara RI Dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur     18-05-1999 kp43-1999.htm (3.43 kb)  
97. PP 31 Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakataan 68 3845 19-05-1999 pp31-1999bt.htm (37.94 kb)  
98. PP 32 Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 69 3846 19-05-1999 pp32-1999.htm (48.81 kb)  
99. UU 25 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 72 3848 19-05-1999 uu25-1999.htm (59.44 kb)  
100. UU 26 Pencabutan UU 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi 73 3849 19-05-1999 uu26-1999.htm (5.66 kb)  
101. UU 27 Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara 74 3850 19-05-1999 uu27-1999.htm (9.9 kb)  
102. UU 28 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme 75 3851 19-05-1999 uu28-1999bt.htm (18.92 kb) uu28-1999pjl.htm (15.39 kb)  
103. Keppres 44 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk RUU, RPP, dan R-Keppres 70   19-05-1999 kp44-1999.htm (3.93 kb)  
104. PP 33 Pelaksanaan UU 3-1999 Tentang Pemilihan Umum 71 3847 19-05-1999 pp33-1999.htm (31.05 kb)  
105. Keppres 45 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Kuba Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal 76   19-05-1999 kp45-1999.htm (3.03 kb)  
106. Keppres 46 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Zimbabwe Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal 77   19-05-1999 kp46-1999.htm (3.04 kb)  
107. Keppres 47 Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Periode 1997/2002     20-05-1999 kp47-1999.htm (2.79 kb)  
108. PP 34 Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal PT Bank Lippo Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Bali Tbk, PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Unilever Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media dan PT Bank Patriot Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum 78   24-05-1999 pp34-1999.htm (6.98 kb)  
109. PP 35 Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah DI Aceh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Bank Pembanguna Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum 79   24-05-1999 pp35-1999.htm (7.78 kb)  
110. PP 36 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya 80   24-05-1999 pp36-1999.htm (5.37 kb)  
111. PP 37 Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan 81   25-05-1999 pp37-1999.htm (6.16 kb)  
112. PP 38 Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 82   25-05-1999 pp38-1999.htm (5.94 kb)  
113. UU 29 Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination, 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) 83 3852 25-05-1999 uu26-1999.htm (5.66 kb)  
114. PP 39 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri 84   26-05-1999 pp39-1999.htm (5.26 kb)  
115. PP 40 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I 85   26-05-1999   pp40-1999.pdf (20.25 kb)
116. PP 41 Pengendalian Pencemaran Udara 86 3853 26-05-1999   pp41-1999.pdf (78.86 kb)
117. PP 42 Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Maluku Utara Dalam Wilayah Propinsi Dati I Maluku 87   26-05-1999 pp42-1999.htm (9.07 kb)  
118. PP 43 Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Labuhan Batu, Dan Langkat, Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara 88   26-05-1999   pp43-1999.pdf (23.56 kb)
119. PP 44 Pembentukan 5 (lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Aceh Timur Dan Aceh Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh 89   26-05-1999 pp44-1999.htm (10.63 kb)  
120. PP 45 Pembentukan Kecamatan Bantarsari Di Wilayah Kabupaten Dati II Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah 90   26-05-1999 pp45-1999.htm (5.09 kb)  

 

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
121. PP 46 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Dati I Lampung 91   26-05-1999 pp46-1999.htm (10.54 kb)  
122. PP 47 Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam Di Wilayah Kabupaten Dati II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Dati I Bengkulu 92   26-05-1999 pp47-1999.htm (5.67 kb)  
123. PP 48 Pembentukan 14 (Empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Kerawang, Ciamis, Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat 93   26-05-1999 pp48-1999.htm (16.68 kb)  
124. PP 49 Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Malang,Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang, dan Kediri Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur 94   26-05-1999 pp49-1999.htm (12.59 kb)  
125. PP 50 Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat 95   26-05-1999 pp50-1999.htm (10.85 kb)  
126. PP 51 Penyelenggaraan Statistik 96 3854 26-05-1999 pp51-1999.htm (49.47 kb)  
127. Keppres 48 Tim Pengkajian Kebijaksanaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform     27-05-1999 kp48-1999.htm (4.37 kb)  
128. Keppres 49 Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI     27-05-1999 kp49-1999.htm (5.9 kb)  
129. Keppres 50 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal 97   28-05-1999   kp50-1999.pdf (14.75 kb)
130. Keppres 51 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembangunan Dan Kerjasama Yang Lebih Erat Dalam Pembentukan Konsultasi Bilateral 98   28-05-1999 kp51-1999.htm (7.58 kb)  
131. Keppres 52 Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liabilitiy For Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak,1969) 99   28-05-1999 kp52-1999.htm (3.7 kb)  
132. PP 52 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum 102   28-05-1999 pp52-1999.htm (7.96 kb)  
133. Keppres 53 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Sebagai Hari Libur Nasional 103   03-06-1999   kp53-1999.pdf (14.17 kb)
134. Keppres 54 Pengesahan General Agreement On Development Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia 104   04-06-1999   kp54-1999.pdf (54.07 kb)
135. PP 53 Perusahaan Umum Kehutanan Negara 105   11-06-1999 pp53-1999.htm (44.46 kb)  
136. PP 54 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri 106   11-06-1999 pp54-1999.htm (6.42 kb)  
137. Keppres 55 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Federal Jerman Di Bidang Pelayaran 107   15-06-1999   kp55-1999.pdf (36.16 kb)
138. Keppres 56 Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang     15-06-1999   kp56-1999.pdf (15.73 kb)
139. Keppres 57 Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat     15-06-1999   kp57-1999.pdf (13.81 kb)
140. Keppres 58 Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan     15-06-1999   kp58-1999.pdf (14.18 kb)
141. Keppres 59 Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan     15-06-1999   kp59-1999.pdf (14.26 kb)
142. PP 55 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III 108   17-06-1999 pp55-1999.htm (10.87 kb)  
143. PP 56 Penjualan Saham Milik Negara RI Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 108   17-06-1999    
144. Keppres 60 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal 110   22-06-1999   kp60-1999.pdf (31.8 kb)
145. PP 57 Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 111 3857 22-06-1999 pp57-1999.htm (20.9 kb)  
146. PP 58 Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan 112 3858 22-06-1999 pp58-1999.htm (36.72 kb)  
147. PP 59 Perubahan Ketiga PP 50-1994 Tentang Pelaksanaan UU 8-1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU 11-1994 113   24-06-1999 pp59-1999.htm (8.58 kb)  
148. Keppres 61 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Rumania Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal 114   24-06-1999   kp61-1999.pdf (13.67 kb)
149. Keppres 62 Inspektur Jenderal Pembangunan     24-06-1999   kp62-1999.pdf (15.07 kb)
150. Keppres 63 Pencabutan Keppres 44-1994 tentang Badan Pengendalian Pelaksana Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan     24-06-1999   kp63-1999.pdf (13.6 kb)

 

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
151. Keppres 64 Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah RI Pada Organisasi Internasional     24-06-1999   kp64-1999.pdf (22.73 kb)
152. PP 60 Pendidikan Tinggi 115 3859 24-06-1999   pp60-1999.pdf (182.98 kb)
153. PP 61 Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum 116 3860 24-06-1999 pp61-1999.htm (32.7 kb)  
154. PP 62 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani 117   24-06-1999 pp62-1999.htm (5.61 kb)  
155. PP 63 Perubahan PP 73-1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian 118 3861 02-07-1999 pp63-1999.htm (23.42 kb)  
156. Keppres 65 Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional Dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional     02-07-1999   kp65-1999.pdf (17.05 kb)
157. Keppres 66 Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir     02-07-1999   kp66-1999.pdf (16.56 kb)
158. Keppres 67 Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU 22-1999 Tentang Pemerintah Daerah Dan UU 25-1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah     02-07-1999   kp67-1999.pdf (20.49 kb)
159. Keppres 68 Pemberian Amnesti Kepada Dita Indah Sari 119   05-07-1999   kp68-1999.pdf (13.35 kb)
160. Keppres 69 Pengurangan Masa Pidana (Remisi)     05-07-1999   kp69-1999.pdf (22.06 kb)
161. Keppres 70 Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Centre For Space Science And Technology Education In Asia And The Pasific Affiliated To United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Antariksa Di Asia Dan Pasifik Berafiliasi Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa 120   05-07-1999   kp70-1999.pdf (19.86 kb)
162. Keppres 71 Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika 121   05-07-1999   kp71-1999.pdf (16.63 kb)
163. Keppres 72 Perubahan Keppres 4-1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres 35-1997     05-07-1999   kp72-1999.pdf (17.59 kb)
164. Keppres 73 Perubahan Keppres 53-1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 3-1991     05-07-1999   kp73-1999.pdf (17.41 kb)
165. Keppres 74 Perubahan Keppres 12-1995 tentang Tunjangan Panitera     05-07-1999   kp74-1999.pdf (14.15 kb)
166. Keppres 75 Komisi Pengawas Persaingan Usaha     08-07-1999   kp75-1999.pdf (20.69 kb)
167. Keppres 76 Tata cara Pencalonan anggota DPR, DPRD Tingkat I (Provinsi), DPR Dati II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata RI 122   08-07-1999   kp76-1999.pdf (34.19 kb)
168. Keppres 77 Lembaga Sandi Negara     09-07-1999   kp77-1999.pdf (22.75 kb)
169. PP 64 Perubahan PP 24-1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan 123 3862 09-07-1999 pp64-1999.htm (10.37 kb)  
170. Keppres 78 Pengesahan Agreement on the Establishment of the Asean Centre of Energy 124   09-07-1999   kp78-1999.pdf (29.82 kb)
171. Keppres 79 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan RI Dan Pemerintah Republik Namibia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik 125   09-07-1999   kp79-1999.pdf (22.01 kb)
172. Keppres 80 Pedoman Umum Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah     13-07-1999 kp80-1999.htm (7.94 kb)  
173. PP 65 Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara 126 3863 14-07-1999 pp65-1999.htm (17.67 kb)  
174. PP 66 Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa 127 3864 14-07-1999 pp66-1999.htm (14.92 kb)  
175. PP 67 Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa 128 3865 14-07-1999 pp67-1999.htm (7.93 kb)  
176. PP 68 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara 129 3866 14-07-1999 pp68-1999.htm (13.42 kb)  
177. Keppres 81 Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 130   14-07-1999 kp81-1999.htm (8.69 kb)  
178. Keppres 82 Perubahan Keppres 104-1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara     19-07-1999 kp82-1999.htm (3.49 kb)  
179. Keppres 83 Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat     19-07-1999 kp83-1999.htm (6.94 kb)  
180. Keppres 84 Pemanfaatan Seni Dan Budaya     19-07-1999 kp84-1999.htm (7.05 kb)   

 

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
181. Keppres 85 Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara     19-07-1999 kp85-1999.htm (8.67 kb)  
182. PP 69 Label Dan Iklan Pangan 131 3867 21-07-1999 pp69-1999.htm (59.41 kb)  
183. PP 70 Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun 132 3868 28-07-1999 pp70-1999.htm (8.56 kb)  
184. PP 71 Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari wilayah Daerah Kota Palu ke wilayah kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala 133 3869 28-07-1999 pp71-1999.htm (8.39 kb)  
185. PP 72 Penangguhan Mulai Berlakunya PP 26-1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman 134 3870 30-07-1999 pp72-1999.htm (6.15 kb)  
186. Keppres 86 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI     30-07-1999 kp86-1999.htm (32.41 kb)  
187. Keppres 87 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil     30-07-1999 kp87-1999.htm (31.16 kb)  
188. Keppres 88 Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh     30-07-1999 kp88-1999.htm (10.43 kb)  
189. Keppres 89 Komite Kebijakan Sektor Keuangan     30-07-1999 kp89-1999.htm (4.46 kb)  
190. Keppres 90 Komite Penilaian Independen     30-07-1999 kp90-1999.htm (4.92 kb)  
191. Keppres 91 Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional 135   30-07-1999 kp91-1999.htm (7.13 kb)  
192. Keppres 92 Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Untuk DPR, DPRD I Dan DPRD II Secara Nasional     04-08-1999 kp92-1999.htm (4 kb)  
193. Keppres 93 Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas     04-08-1999 kp93-1999.htm (3.45 kb)  
194. Keppres 94 Dewan Riset Nasional     10-08-1999 kp94-1999.htm (13.28 kb)  
195. Keppres 95 Badan Kepegawaian Negara     11-08-1999 kp95-1999.htm (14.83 kb)  
196. Keppres 96 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000     11-08-1999 kp96-1999.htm (3.41 kb)  
197. PP 73 Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu 136 3871 10-08-1999 pp73-1999.htm (14.88 kb)  
198. PP 74 Perubahan PP 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan 137   10-08-1999 pp74-1999.htm (3.93 kb)  
199. UU 30 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 138 3872 12-08-1999 uu30-1999.htm (70.6 kb)  
200. UU 31 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 140 3874 16-08-1999 uu31-1999.htm (45.56 kb)  
201. Keppres 97 Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Di Semarang 142   18-08-1999 kp97-1999.htm (6.5 kb)  
202. Keppres 98 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik 143   19-08-1999 kp98-1999.htm (12.64 kb)  
203. UU 32 Perubahan UU 3-1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 7-1998 144 3876 23-08-1999    
204. UU 33 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 145 3877 23-08-1999   uu33-1999.pdf (83.7 kb)
205. Keppres 99 Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota DPR RI periode 1997/2002     24-08-1999 kp99-1999.htm (3.07 kb)  
206. Keppres 100 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara     31-08-1999 kp100-1999.htm (3.78 kb)  
207. Keppres 101 Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional     31-08-1999 kp101-1999.htm (30.95 kb)  
208. Keppres 102 Perubahan Keppres 198-1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres 41-1999     31-08-1999 kp102-1999.htm (8.45 kb)  
209. UU 34 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta 146 3878 31-08-1999 uu34-1999.htm (29.39 kb)  
210. UU 35 Perubahan UU 14-1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 147 3879 31-08-1999 uu35-1999bt.htm (5.88 kb) uu35-1999pjl.htm (6.35 kb)  

 

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
211. Keppres 103 Pengesahan Second Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (Protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara) 149   01-09-1999 kp103-1999.htm (11.75 kb)  
212. Keppres 104 Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka Worl Trade Organization 150   01-09-1999   kp104-1999.pdf (19.65 kb)
213. Keppres 105 Komite Nasional Keselamatan Transportasi     02-09-1999 kp105-1999.htm (6.2 kb)  
214. Keppres 106 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana     02-09-1999   kp106-1999.pdf (25.99 kb)
215. PP 75 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II 151   03-09-1999 pp75-1999.htm (5.78 kb)  
216. Keppres 107 Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur 152   06-09-1999   kp107-1999.pdf (14.02 kb)
217. Keppres 108 Pemberian Amnesti Kepada Jose Alexandre Gusmao 153   07-09-1999   kp108-1999.pdf (12.97 kb)
218. Keppres 109 Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Penyabungan 154   08-09-1999   kp109-1999.pdf (18.32 kb)
219. UU 36 Telekomunikasi 154 3881 08-09-1999 uu36-1999bt.htm (34.51 kb) uu36-1999pjl.htm (34.82 kb)  
220. Keppres 110 Dewan Buku Nasional     13-09-1999   kp110-1999.pdf (17.23 kb)
221. Keppres 111 Pembinaan kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil     13-09-1999   kp111-1999.pdf (21.77 kb)
222. UU 37 Hubungan Luar Negeri 156 3882 14-09-1999 uu37-1999.htm (42.38 kb)  
223. PP 76 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I 157   14-09-1999 pp76-1999.htm (6.35 kb)  
224. PP 77 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines 160   22-09-1999 pp77-1999.htm (5.5 kb)  
225. PP 78 Perubahan Ketiga PP 46-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri 161   22-09-1999 pp78-1999.htm (11.8 kb)  
226. Keppres 112 Pencabutan Keppres 107-1999 tentang Keadaan Darurat Militer di Daerah Provinsi Timor Timur 162   23-09-1999 kp112-1999.htm (3.29 kb)  
227. Keppres 113 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Ekonomi Dan Teknik 163   23-09-1999   kp113-1999.pdf (26.4 kb)
228. UU 38 Zakat 164 3885 23-09-1999 uu38-1999.htm (23.04 kb)  
229. UU 39 Hak Asasi Manusia 165 3886 23-09-1999 uu39-1999.htm (79.97 kb) uu39-1999.pdf (85.77 kb)
230. UU 40 Pers 166 3887 23-09-1999 uu40-1999.htm (23.71 kb)  
231. Keppres 114 Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak Cianjur     24-09-1999 kp114-1999.htm (36.68 kb)  
232. Keppres 115 Perubahan Keppres 61-1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres 192-1998     29-09-1999    
233. Keppres 116 Badan Koordinasi Narkotika Nasional     29-09-1999    
234. PP 79 Perubahan kedua PP 48-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dan Dari Pengalihan Hak Atas Dan/Atau Bangunan 170 3891 30-09-1999 pp79-1999.htm (14.23 kb)  
235. PP 80 Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri 171 3892 30-09-1999 pp80-1999.htm (73.85 kb)  
236. UU 41 Kehutanan 167 3888 30-09-1999 uu41-1999bt.htm (56.89 kb)  
237. UU 42 Jaminan Fidusia 168 3889 30-09-1999 uu42-1999bt.htm (20.98 kb) uu42-1999pjl.htm (16.84 kb)  
238. UU 43 Perubahan UU 8-1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 169 3890 30-09-1999 uu43-1999.htm (43.92 kb)  
239. Keppres 117 Perubahan kedua Keppres 97-1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal     30-09-1999    
240. UU 44 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 172 3893 04-10-1999 uu44-1999.htm (19.67 kb)  

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
241. UU 45 Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong 173 3894 04-10-1999 uu45-1999.htm (42.13 kb)  
242. UU 46 Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 174 3895 04-10-1999 uu46-1999.htm (34.09 kb)  
243. UU 47 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang 175 3896 04-10-1999 uu47-1999.htm (39.62 kb)  
244. UU 48 Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue 176 3897 04-10-1999 uu48-1999.htm (26.46 kb)  
245. UU 49 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 177 3898 04-10-1999 uu49-1999.htm (22.66 kb)  
246. UU 50 Pembentukan Kabupaten Boalemo 178 3899 04-10-1999 uu50-1999.htm (22.32 kb)  
247. UU 51 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan 179 3900 04-10-1999 uu51-1999.htm (32.86 kb)  
248. UU 52 Pembentukan Kabupaten Lembata 180 3901 04-10-1999 uu52-1999.htm (20.83 kb)  
249. UU 53 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam 181 3902 04-10-1999 uu53-1999.htm (63.28 kb)  
250. UU 54 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 182 3903 04-10-1999 uu54-1999.htm (39.49 kb)  
251. UU 55 Pembentukan Kabupaten Landak 183 3904 04-10-1999 uu55-1999.htm (22.71 kb)  
252. UU 56 Rakyat Terlatih 184 3905 04-10-1999 uu56-1999.pdf (92.87 kb)  
253. Keppres 118 Penentuan Dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 Untuk DPRD I Propinsi DI Aceh, DPRDD II Kabupaten Pidie Dan Aceh Utara 185   05-10-1999   kp118-1999.pdf (18.85 kb)
254. PP 81 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 186 3906 05-10-1999   pp81-1999.pdf (77.96 kb)
255. PP 82 Angkutan di Perairan 187 3907 05-10-1999   pp82-1999.pdf (147.21 kb)
256. Keppres 119 Badan Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia Organisasi Konferensi Islam (OKI)     06-10-1999 kp119-1999.htm (3.13 kb)  
257. Keppres 120 Perubahan Keppres 33-1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman modal sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Keppres 113-1998     06-10-1999   kp120-1999.pdf (19.72 kb)
258. Keppres 121 Perubahan Keppres 183-1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres 37-1999     06-10-1999   kp121-1999.pdf (17.96 kb)
259. Keppres 122 Perubahan Keppres 26-1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres 116-1998     06-10-1999   kp122-1999.pdf (19.93 kb)
260. Keppres 123 Perubahan Keppres 51-1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri     06-10-1999   kp123-1999.pdf (14.8 kb)
261. Keppres 124 Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas     07-10-1999   kp124-1999.pdf (15.73 kb)
262. PP 83 Kerjasama Antara Pemerintah Dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani 188 3908 07-10-1999   pp83-1999.pdf (36.56 kb)
263. PP 84 Perubahan Batas Wilayah Kota Bukit tinggi Dan Kabupaten Agam 189 3909 07-10-1999   pp84-1999.pdf (55.54 kb)
264. PP 85 Perubahan PP 18-1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 190 3910 07-10-1999   pp85-1999.pdf (80.87 kb)
265. Perpu 1 Pengadilan Hak Asasi Manusia 191 3911 08-10-1999 perpu1-1999.htm (23.21 kb)  
266. Keppres 125 Bahan Peledak     11-10-1999 kp125-1999.htm (6.74 kb)  
267. Keppres 126 Tim kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara     13-10-1999   kp126-1999.pdf (18.26 kb)
268. Keppres 127 Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 192   13-10-1999   kp127-1999.pdf (35.65 kb)
269. PP 86 Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 193   13-10-1999   pp86-1999.pdf (37.82 kb)
270. PP 87 Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan 194 3912 13-10-1999 pp87-1999.pdf (49.57 kb)  

 

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
271. PP 88 Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi 195 3712 13-10-1999   pp88-1999.pdf (51.15 kb)
272. Keppres 128 Pencabutan Keppres 50-1996 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan 196   13-10-1999 kp128-1999.htm (4.89 kb)  
273. PP 89 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (NATOUR LTD) ke dalam perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Internasional 198   13-10-1999   pp89-1999.pdf (37.46 kb)
274. PP 90 Penggabungan perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II     07-12-1999   pp90-1999.pdf (37.1 kb)
275. PP 91 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT BUKOPIN) 200   13-10-1999   pp91-1999.pdf (34.23 kb)
276. PP 92 Perubahan Kedua PP 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan 201 3914 13-10-1999   pp92-1999.pdf (40.79 kb)
277. PP 93 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I 202   13-10-1999   pp93-1999.pdf (55.29 kb)
278. PP 94 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II 203   13-10-1999   pp94-1999.pdf (86.58 kb)
279. Keppres 130 Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa     13-10-1999   kp130-1999.pdf (13.39 kb)
280. Keppres 131 Memberikan Rehabilitasi Kepada Sdr. Drs. Hasbi Abdullah 204   13-10-1999   kp131-1999.pdf (13.06 kb)
281. Keppres 132 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden     05-11-1999   kp132-1999.pdf (12.83 kb)
282. Keppres 133 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden     10-11-1999   kp133-1999.pdf (12.58 kb)
283. Keppres 134 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara     10-11-1999 kp134-1999.htm (23.4 kb)  
284. Keppres 135 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator     10-11-1999 kp135-1999.htm (19.44 kb)  
285. Keppres 136 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen     10-11-1999 kp136-1999.htm (28.58 kb)  
286. Keppres 137 Pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia 208   18-11-1999   kp137-1999.pdf (31.3 kb)
287. Keppres 138 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional     18-11-1999   kp138-1999.pdf (19.79 kb)
288. Keppres 139 Penugasan wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden     20-11-1999   kp139-1999.pdf (12.75 kb)
289. Keppres 140 Tunjangan Khusus Bagi Veteran RI Penerima Tunjangan Veteran Yang Menetap Dan Bertempat Tinggal Di Daerah Propinsi Irian Jaya     20-11-1999 kp140-1999.htm (3.65 kb)  
290. Keppres 141 Sekretariat Presiden     22-11-1999   kp141-1999.pdf (21.56 kb)
291. PP 95 Perubahan PP 17-1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional 209   22-11-1999   pp95-1999.pdf (15 kb)
292. PP 96 Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara RI Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara 220 3918 22-11-1999 pp96-1999.htm (12.97 kb)  
293. Keppres 142 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden     26-11-1999 kp142-1999.htm (1.67 kb)  
294. Keppres 143 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden     30-11-1999 kp143-1999.htm (1.65 kb)  
295. Keppres 144 Dewan Ekonomi Nasional     30-11-1999 kp144-1999.htm (5.35 kb)  
296. Keppres 145 Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan     01-12-1999 kp145-1999.htm (1.37 kb)  
297. Keppres 146 Perubahan Keppres 135-1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator     01-12-1999 kp146-1999.htm (4.16 kb)  
298. Keppres 147 Perubahan Keppres 136-1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen     01-12-1999 kp147-1999.htm (4.32 kb)  
299. Keppres 148 Pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penghindaran pajak berganda dan pencegahan peneglakan pajak dan penghasilan 210   03-12-1999   kp148-1999.pdf (122.48 kb)
300. Keppres 149 Sekretariat Presiden     04-12-1999   kp149-1999.pdf (19.66 kb)

 

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
301. Keppres 150 Penasehat Wakil Presiden     04-12-1999   kp150-1999.pdf (12.61 kb)
302. Keppres 151 Tim kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, dan Tim Kerja Riau     04-12-1999   kp151-1999.pdf (14.64 kb)
303. Keppres 152 Badan Kesejahteraan Sosial Nasional     07-12-1999 kp152-1999.htm (11.49 kb)  
304. Keppres 153 Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional     07-12-1999 kp153-1999.htm (12.09 kb)  
305. Keppres 154 Perubahan Keppres 26-1988 tentang Badan Pertanahan Nasional     07-12-1999   kp154-1999.pdf (13.7 kb)
306. Keppres 155 Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman     08-12-1999   kp155-1999.pdf (15.64 kb)
307. Keppres 156 Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Militer Presiden     09-12-1999   kp156-1999.pdf (23.46 kb)
308. Keppres 157 Pemberian Amnesti 212   10-12-1999   kp157-1999.pdf (13.62 kb)
309. Keppres 158 Pemberian Amnesti 213   10-12-1999   kp158-1999.pdf (17.9 kb)
310. Keppres 159 Pemberian Amnesti 214   10-12-1999   kp159-1999.pdf (13.42 kb)
311. Keppres 160 Pemberian Amnesti 215   10-12-1999   kp160-1999.pdf (13.26 kb)
312. Keppres 161 Dewan Maritim Indonesia     13-12-1999   kp161-1999.pdf (19.83 kb)
313. Keppres 162 Pembentukan tim penilai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I     13-12-1999   kp162-1999.pdf (15.35 kb)
314. Keppres 163 Hari juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat     14-12-1999   kp163-1999.pdf (13.44 kb)
315. Keppres 164 Kedudukan, Tugas, Gungsi, Susunan organisasi dan tata kerja Tim Dokter Keppresidenan     16-12-1999   kp164-1999.pdf (20.3 kb)
316. Keppres 165 Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional     16-12-1999   kp165-1999.pdf (17.42 kb)
317. Keppres 166 Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara     18-12-1999 kp166-1999.htm (6.53 kb)  
318. Keppres 167 Pengesahan Protocol to amend the Agreement is among the governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Phillippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and protection of investments (Protokol perubahan terhadap Perjanjian antara pemerintah Brunei Darusalam, RI, Malaysia, Republik Pilipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand untuk peningkatan dan perlindungan investasi) 216   20-12-1999   kp167-1999.pdf (34.49 kb)
319. Keppres 168 Pengesahan Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of Seychelles for the avoidance of double taxation and the Prevention of Fiscal with respect to taxes on income 217   20-12-1999   kp168-1999.pdf (70.48 kb)
320. Keppres 169 Pengesahan ASEAN Framework agreement on the Facilitation of goods transit (Perjanjian kerangka kerja ASEAN mengenai pemberian kemudahan terhadap barang transit 218   20-12-1999   kp169-1999.pdf (14.22 kb)
321. Keppres 170 Pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Maroko mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal 219   20-12-1999   kp170-1999.pdf (13.69 kb)
322. Keppres 171 Badan Penanaman Modal dan pembinaan badan usaha milik negara     22-12-1999   kp171-1999.pdf (46.65 kb)
323. Keppres 172 Penataan kembali tugas dan fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan     22-12-1999   kp172-1999.pdf (12.96 kb)
324. Keppres 173 Pemberian Amnesti 222   23-12-1999   kp173-1999.pdf (20.44 kb)
325. Keppres 174 Remisi 223   23-12-1999   kp174-1999.pdf (24.72 kb)
326. PP 97 Penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri dalam rangka program rekapitalisasi bank umum 224   24-12-1999   pp97-1999.pdf (45.1 kb)
327. Keppres 175 Pencabutan Keppres 172-1999 Tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan     27-12-1999   kp175-1999.pdf (13.39 kb)
328. PP 98 Pengalihan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan Perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara 225 3920 27-12-1999   pp98-1999.pdf (51.6 kb)
329. Keppres 176 Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program 226   28-12-1999 kp176-1999.htm (3.47 kb)  
330. PP 99 Perubahan kedua atas PP 17-1999 tentang Badan Penyehataan Perbankan Nasional 227   28-12-1999   pp99-1999.pdf (42.22 kb)

 

# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
331. Keppres 177 Komite Kebijakan Sektor Keuangan     28-12-1999 kp177-1999.htm (4.32 kb)  
332. Keppres 178 Pengesahan Agreement relating to the Implementation of part XI of the United Nations Convention on the Law of Sea of 10 December 1982 230   30-12-1999    
* Warna merah peraturan sudah dicabut
 

 

Last Updated ( Wednesday, 15 August 2012 23:24 )