LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953

JUMLAH DATA: 300

#	Jenis	Nomor	Judul/Tentang	LN	TLN	Tanggal	HTML file	PDF File
01.	PP	1	Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 47)	1		10-01-1953
02.	PP	2	Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 48)	2		10-01-1953
03.	PP	3	Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara, Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 49)	3		10-01-1953
04.	UU	1	Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang	4		10-01-1953
05.	UU	2	Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908	5	670	12-01-1953
06.	PP	4	Pengeluaran Surat-Perbendaharaan Untuk Tahun 1953	6	349	12-01-1953
07.	UU Drt	1	Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk	7	350	12-01-1953
08.	UU Drt	2	Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan	8	351	13-01-1953
09.	UU Drt	3	Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan	9	352	13-01-1953
10.	PP	5	Peraturan Pemerintah Untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut Dalam Pasal 21 Industriebaan-Verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39)	10	353	14-01-1953
11.	UU Drt	4	Penetapan Tambahan Opsenten Atas Cukai Bensin Dan Sebagainya Selama Tahun 1953	11	354	15-01-1953
12.	PP	6	Gaji Para Pejabat Sekretaris Jenderal Pada Pelbagai Kementrian	12	355	15-01-1953
13.	PP	7	Pengubahan "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationale Post Besluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 Nr 76)	13	357	22-01-1953
14.	PP	8	Penguasaan Tanah-Tanah Negara	14	362	27-01-1953
15.	PP	9	Gaji Penjabat Thesaurir Jenderal Dan Perubahan Kedudukan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan	15	363	29-01-1953
16.	PP	10	Pelanjutan Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat	16	366	12-02-1953
17.	PP	11	Pembubaran Daerah Sulawesi Utara dan Pembentukan Daerah tersebut Sebagai daerah yang bersifat Satuan Kenegaraan yangBerhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri	17	367	12-02-1953
18.	UU	3	Pembukaan Apotik	18		21-02-1953
19.	UU	4	Apotik Darurat	19		21-02-1953
20.	UU	5	Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang	20	630	21-02-1953
21.	PP	12	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1951 (lembaran Negara Nomor 20 tahun 1951)	21		26-02-1953
22.	UU Drt	5	Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea	22	373	07-03-1953
23.	PP	13	Mengubah Dan Menambah Lebih Lanjut "algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (postverordening 1935, Staatsblad 1934 Nomor 721)	23		07-03-1953
24.	PP	14	Perubahan Peraturan Peraturan Penyelenggaraan "ordonnantie Op De Loon Belasting"	24		09-03-1953
25.	UU Drt	6	Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Untuk Indonesia 1948 Nomor 141)	25	375	26-02-1953
26.	PP	15	Pemberian Istirahat Dalam Negeri	26	379	20-03-1953
27.	UU	6	Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri	27	380	23-03-1953
28.	PP	16	Perubahan "jachtverordening Java En Madura 1940" (staatsblad 1940 Nr 247)	28	382	30-03-1953
29.	UU	7	Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	29		30-03-1953
30.	PP	17	Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dahulu Nomor 22 Tahun 1950 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951, Mengenai Jumlah Tunjangan Tertinggi Yang Dapat Diberikan Berturut-turut Kepada Bekas Presiden/wakil Presiden Dan Menteri Negara Republik Indonesia	30	394	17-04-1953

#	Jenis	Nomor	Judul/Tentang	LN	TLN	Tanggal	HTML file	PDF File
31.	PP	18	Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi Dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil	31	395	21-04-1953
32.	PP	19	Pengubahan Beberapa Pasal Dari Reglemen Dewan-dewan Perumahan Yang Tercantum Dalam Staatsblad 1948 Nomor 33, Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Yang Terakhir Dengan Keputusan Di Dalam Staatsblad 1948 Nomor 217	32		23-04-1953
33.	UU	8	Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank	33	396	23-04-1953
34.	PP	20	Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah	34	402	12-05-1953
35.	PP	21	Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953. Mengenai Pemberian Istirahat Dalam Negari	35	404	12-05-1953
36.	UU	9	Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	36		16-05-1953
37.	UU	10	Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	37		26-05-1953
38.	PP	22	Pepencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 (lembaran-negara Nomor 28 Tahun 1953 ) Dan Penetapan Pengubahan "jachtverordening Java En Madoera 1940" (staatsblad 1940 Nr. 247)	38		28-05-1953
39.	PP	23	Peraturan Pembungkusan Bahan-bahan Pembeku Karet	39	418	01-06-1953
40.	UU	11	Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia Penetapan Peraturan Dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s. (lembaran-negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang	40		02-06-1953
41.	PP	24	Pemberian Uang Duka/penghibur Kepada Janda/ahli Waris Pegawai Yang Tewas Dalam Melakukan Kewajibannya	41	419	05-06-1953
42.	UU	12	Penetapan Peraturan Dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s.(lembaran-negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang	42		11-06-1953
43.	UU	13	Penetapan Peraturan Dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (lembaran-negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-undang	43		11-06-1953
44.	UU	14	Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diperhentikan Dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas	44		11-06-1953
45.	UU	15	Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela	45		11-06-1953
46.	UU	16	Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang	46		11-06-1953
47.	UU	17	Akibat-akibat Dari Pada Undang-undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan	47		11-06-1953
48.	UU	18	Merawat Orang-orang Miskin Dan Orang-orang Yang Kurang Mampu	48		11-06-1953
49.	PP	25	Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan Dan Uang Makan Di Rumah Penginapan Umum Bagi Menteri Republik Indonesia	49	420	11-06-1953
50.	PP	26	Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 (lembaran-negara Nomor 13 Tahun 1952), Mengenai Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil	50	421	05-06-1953
51.	UU Drt	7	Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Pengangkutan Kawat Tembaga Tanpa Izin	51		25-06-1953
52.	PP	27	Penunjukan Rumah-rumah Sakit Partikelir Yang Merawat Orang-orang Miskin Dan Orang-orang Yang Kurang Mampu	52	425	25-06-1953
53.	UU	19	Pengubahan Bea Pembubaran Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat 2 “jachtordonnantie Java En Madura 1940” (staatsblad 1939 Nr 733)	53		25-06-1953
54.	UU Drt	8	Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Militer Pasal 34 Ayat 5 Stbl 1939 Nomor 582 Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan	54	432	07-07-1953
55.	PP	28	Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1950 Republik Indonesia (yogyakarta) Tentang Sumpah Dan Janji Bagi Anggota Dewan Pemerintah Daerah Bagi Daerah-daerah Otonom Di Wilayah Bekas Negara Indonesia Timur	55	436	13-07-1953
56.	UU	20	Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia Dengan Export-import Bank Of Washington	56		15-07-1953
57.	PP	29	Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Dan Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Baru	57		15-07-1953
58.	UU	21	Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Suria	58		16-07-1953
59.	PP	30	Tarip Ongkos-ongkos Dalam Ordonansi 17 Desember 1909 (staatsblad 1909 Nomor 584)	59	448	01-09-1953
60.	PP	31	Penetapan Kedudukan Pegawai Pada Jawatan Kereta Api, Yang Berasal Dari Perusahaan Kereta Api Partikelir	60	449	02-09-1953

#	Jenis	Nomor	Judul/Tentang	LN	TLN	Tanggal	HTML file	PDF File
61.	PP	32	Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Dan Tentang Pemilihan Anggota-anggota Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa	61		29-09-1953
62.	PP	33	Penambahan Tugas Dan Penambahan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan	62	453	02-10-1953
63.	PP	34	Penambahan Dalam Ketentuan Tentang Tugas Dan Urusan Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Di Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan	63	454	02-10-1953
64.	UU Drt	9	Pengawasan Orang Asing	64	463	20-10-1953
65.	PP	35	Susunan Dan Pimpinan Kementrian Pertahanan	65	464	03-11-1953
66.	PP	36	Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (lembaran-negara Nomor 15 Tahun 1950)			03-11-1953
67.	PP	37	Penetapan Gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan	67	468	21-11-1953
68.	PP	38	Penpenyerahan Resmi Sebagian Dari Pada Tugas Dan Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya	68	469	25-11-1953
69.	UU	22	Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan	69	470	25-11-1953
70.	UU	23	Kewajiban Melaporkan Perusahaan	70	471	25-11-1953
71.	PP	39	Cara Mengangkat Sumpah (menyatakan Keterangan) Anggota-anggota Badan-badan Penyelenggara Pimilihan	71	472	27-11-1953
72.	PP	40	Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Urusan Pegawai	72	476	15-12-1953
73.	PP	41	Kewajiban Melaporkan Perusahaan	73	478	24-12-1953
74.	UU	24	Penetapan “undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-undang Pajak Peredaran 1950” (lembaran-negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang	74	479	28-12-1953
75.	UU	25	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 19 Tahun 1950) Dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang	75	480	28-12-1953
76.	UU	26	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 19 Tahun 1950) Dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang	76	481	28-12-1953
77.	UU	27	Penetapan "undang-undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya "indische Muntwet 1912" Dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang" (undang-undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (lembaran-negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang	77	482	28-12-1953
78.	UU	28	Penetapan “undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951,tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya” (lembaran-negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai Undang-undang	78	483	28-12-1953
79.	UU	29	Penetapan “undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953, Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya” (lembaran-negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang-undang	79	484	28-12-1953
80.	UU	30	Penetapan "UU Drt 4-1953 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya"	80	485	29-12-1953
81.	UU	31	Penetapan “undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-tahun 1953 Dan Berikutnya” (lembaran-negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang	81		28-12-1953
82.	UU	32	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, Tentang Pengubahan Dan Penambahan Ordonanasi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 103 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang	82	486	28-12-1953
83.	UU	33	Penetapan “undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Tentang Pemungutan Pajak Penjualan” (lembaran-negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang	83	487	28-12-1953
84.	UU	34	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian Dari Bagian-Bagian Pendapatan Dan Kekayaan, Baik Yang Diperoleh Maupun Yang Berada Dalam Uang Asing Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan Dan Pajak Kekayaan Dan Tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 87 Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang	84	488	28-12-1953
85.	UU	35	Penetapan “undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Tentang Pemungutan Pajak Penjualan” (lembaran-negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang	85	489	28-12-1953
86.	UU	36	Bank Tabungan Pos	86	490	28-12-1953
87.	PP	42	Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri	87	491	24-12-1953
88.	UU	37	Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	88		29-12-1953
89.	Keppres	1	Pembatalan Keputusan DPR Sementara Propinsi Sumatera Selatan			1953		?
90.	Keppres	2	Pembatalan Keputusan DPR Sementara Propinsi Sumatera Selatan			1953		?

#	Jenis	Nomor	Judul/Tentang	LN	TLN	Tanggal	HTML file	PDF File
91.	Keppres	3	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
92.	Keppres	4	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
93.	Keppres	5	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
94.	Keppres	6	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
95.	Keppres	7	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
96.	Keppres	8	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
97.	Keppres	9	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
98.	Keppres	10	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
99.	Keppres	11	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
100.	Keppres	12	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
101.	Keppres	13	Pengesahan Keputusan DPR Sementara Propinsi Daerah Bali			1953		?
102.	Keppres	14	Penugasan Delegasi RI Ke India Untuk Perjanjian Perdagangan Indonesia Dengna India			1953		?
103.	Keppres	15	Penetapan Kembali Keddukan Dan Gaji Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri			1953		?
104.	Keppres	16	Pengesahan Keputusan Dpr Sementara Propinsi Jawa Barat			1953		?
105.	Keppres	17	Pembatalan Perutusan Ri Untuk Konperensi Searan Dari Icao Di Melbourne Australia			1953		?
106.	Keppres	18	Penugasan Delegasi Ri Ke India			1953		?
107.	Keppres	19	Penugasan Delegasi Ri Untuk Konperensi Ecafe Di Bandung			1953		?
108.	Keppres	20	Pemberhentian Hamengkubuwono 9 Sebagai Menteri Pertahanan			1953		?
109.	Keppres	21	Penunjukan Perdana Menteri Menjadi Menteri Pertahanan Ad Interim			1953		?
110.	Keppres	22	Pemberhentian Suwito Kusumowidagdo Sebagai Anggota Panitia Negara Perbaikan Makanan			1953		?
111.	Keppres	23	Penagihan Dan Hak-hak Dalam Keputusan 6 Maret 1942 (staatblad Kerajaan Belanda Nomor C 18)			1953		?
112.	Keppres	24	Hari-hari Libur			1953		?
113.	Keppres	25	Penugasan Delegasi Ri Ke Colombo Ceylon			1953		?
114.	Keppres	26	Pengangkatan Hakim Perwira Pada Mahkamah Tentara Agung Indonesia			1953		?
115.	Keppres	27	Menentukan Masa Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat 1 Risjt Ordonantie 1948 Untuk Jawa Dan Madura			1953		?
116.	Keppres	28	Pengesahan Keputusan Dpr Sementara Propinsi Jawa Tengah			1953		?
117.	Keppres	29	Pengesahan Keputusan Kepala Jawatan Pos Telegrap Dan Telepon Di Bandung			1953		?
118.	Keppres	30	Pemberian Peremi Penangkapan Obat-obat Bius			1953		?
119.	Keppres	31	Pemberhentian Hakim-hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Malang			1953		?
120.	Keppres	32	Pemberian Uang Pakaian Kepada Drs. Hermen Kartowisastro			1953		?

#	Jenis	Nomor	Judul/Tentang	LN	TLN	Tanggal	HTML file	PDF File
121.	Keppres	33	Penghapusan Dari Perhitungan Pertanggungan Jawab Anggaran Kementerian Sosial Tahun Dinas 1952			1953		?
122.	Keppres	34	Penghapusan Dari Perhitungan Pertanggungan Jawab Anggaran Kementerian Sosial Tahun Dinas 1952			1953		?
123.	Keppres	35	Penghapusan Dari Perhitungan Pertanggungan Jawab Anggaran Kementerian Sosial Tahun Dinas 1952			1953		?
124.	Keppres	36	Perpanjangan Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Tengah			19-02-1953
125.	Keppres	37	Pengesahan Keputusan Dpr Sementara Propinsi Jawa Tengah Tentang Perda Jawa Tengah Mengenai Pensiun Pegawai			19-02-1953
126.	Keppres	38	Penghapusan Uang Pada Daftar Perhitungan Bendaharawan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan			23-02-1953
127.	Keppres	39	Penghapusan Uang Pada Daftar Perhitungan Bendaharawan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan			23-02-1953
128.	Keppres	40	Penugasan Delegasi Ri Untuk Menghadiri Sidang Ecafe Di Manila			23-02-1953
129.	Keppres	41	Peninjauan Kembali Susunan Dewan Urusan Pegawai			24-02-1953
130.	Keppres	42	Pengangkatan Hakim-hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surabaya Dan Malang			1953
131.	Keppres	43	Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Yogyakarta			1953
132.	Keppres	44	Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan-pengadilan Tentara Di Makasar, Denpasar Dan Ambon			1953
133.	Keppres	45	Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan-pengadilan Tentara Di Indonesia Timur			1953
134.	Keppres	46	Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Territorium 4			1953
135.	Keppres	47	Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Perwira Angkatan Laut Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Jawa Dan Madura			1953
136.	Keppres	48	--------------------------------------------			1953		?
137.	Keppres	49	Pembentukan Panitia Negara Urusan Statistik			1953
138.	Keppres	50	Penolakan Permohonan Hibah Kepada Tjokorde Made Adnja Cs			1953
139.	Keppres	51	Penugasan Untuk Menghadiri Sidang The Second Session If The Committee On Work On Plantations Of The International Of The Ilo Di Cuba			1953
140.	Keppres	52	Pengangkatan Anggota Panitia Agraria			1953
141.	Keppres	53	Perpanjangan Waktu Perundingan Bagi Perutusan Pemerintah Ri Ke Nederland			1953
142.	Keppres	54	Pencabutan Hak Erfpacht Untuk Pertanian Besar Atas Tanah Yang Dikenal Dengan Nama Persilerfpacht Pasilian			1953
143.	Keppres	55	Perubahan Ketentuan Penyelenggaraan Zegelverordening 1921			1953
144.	Keppres	56	Pembentukan Perutusan Ri Untuk Perundingan Denan Perutusan Belanda Mengenai Misi Militer Belanda Di Indonesia			1953
145.	Keppres	57	Pengesahan Keputusan Dpr Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Uang Sidang Kepada Anggota Dpr Daerah			1953
146.	Keppres	58	Pembentukan Panitia Negara Penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Pertahanan Negara			1953
147.	Keppres	59	Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Bandung			1953
148.	Keppres	60	Penghapusan Uang Dari Rekening Bendaharawan Stasiun Wonokromo			1953
149.	Keppres	61	Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Semarang			1953
150.	Keppres	62	Penugasan Achmad Basah Ke Swiss Untuk Menghadiri Rapat Panitia Penyelenggara Dan Perhubungan (cel)			1953

#	Jenis	Nomor	Judul/Tentang	LN	TLN	Tanggal	HTML file	PDF File
151.	Keppres	63	Penugasan H.a.salim Paku Alam Dan Ny. H.a. Salim Untuk Menghadiri Peobatan Ratu Elizabeth II			1953
152.	Keppres	64	Pengiriman Utusan Ri Ke Jepang Untuk Mengunjungi Ecafe Di Tokyo			1953
153.	Keppres	65	Penugasan Delegasi Ri Ke Geneva Untuk Menghadiri Rapat WHO			1953
154.	Keppres	66	Penghapusan Uang Pada Daftar Perhitungan Bendaharawan Kantor Besar Pos Dan Telegrap Cirebon			1953
155.	Keppres	67	Penugasan Ir. Juanda Ke Bangkok, Hongkong, Dan Manila Untuk Perluasan Penerbangan Garuda Indonesia Airways			1953
156.	Keppres	68	Pemberhentian Mr. Suwahjo Dari Jabatan Sebagai Anggota Central Rubber Fonds			1953
157.	Keppres	69	Penggantian Ongkos Perbaikan Hotel Der Nederlanden			1953
158.	Keppres	70	Panitia Negara Urusan Protokol			1953
159.	Keppres	71	Pengiriman Perutusan Indonesia Untuk Menghadiri Konperensi Karet Internasional Di Kopenhagen			1953
160.	Keppres	72	Pengesahan Perda Propinsi Jawa Barat Tentang Pemberian Tunjangan Cacat Kepada Pegawai Daerah			1953
161.	Keppres	73	Penghapusan Uang Pada Kas Bendaharawan Stasiun Cirebon			1953
162.	Keppres	74	Pemberhentian Annar Tjokroaminoto Sebagai Menteri Sosial			1953		?
163.	Keppres	75	Pemberhentian Suroso Sebagai Menteri Urusan Pegawai			1953
164.	Keppres	76	Perubahan Susunan Dewan Urusan Pegawai			1953
165.	Keppres	77	Perpanjangan Waktu Pengesahan Perda Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemakaian Tanah Dalam Penguasaan Atau Milik Propinsi Jawa Tegah			1953
166.	Keppres	78	Penambahan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Banjarmasin			1953
167.	Keppres	79	Pengesahan Peraturan Kota Praja Jakarta Raya 1 April 1952 Untuk Menetapkan Rencana Khusus Bagi Daerah Karet Pasar Baru			1953
168.	Keppres	80	Pengesahan Peraturan Kota Praja Jakarta Raya 1 April 1952 Untuk Menetapkan Rencana Khusus Bagi Daerah Jembatan Duren			1953
169.	Keppres	81	Pengesahan Peraturan Kota Praja Jakarta Raya 1 April 1952 Untuk Menetapkan Rencana Khusus Bagi Daerah Bendungan Hilir			1953
170.	Keppres	82	Penugasan Untuk Menghadiri Rapat Icao Di Brighton (inggris)			1953
171.	Keppres	83	utusan Untuk Mewakili Ri Dalam Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional Di Jenewa			1953
172.	Keppres	84	Penambahan Uang Kepada Surojo Ranudiredjo Untuk Biaya Mengikuti Field Trips Yang Dihubungkan Dengan Konperensi Ecafe			1953
173.	Keppres	85	Pengesahan Perda Propinsi Sumatera Utara Tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Daerah Propinsi Sumatera Utara			1953		?
174.	Keppres	86	Pengesahan Perda Propinsi Kalimantan Tentang Penetapan Kedudukan Pegawai Daerah Propinsi Kalimantan Dalam Menjalankan Kewajiban Negara			1953
175.	Keppres	87	Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Perbaikan Makanan			1953
176.	Keppres	88	Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Perbaikan Makanan			1953
177.	Keppres	89	------------------------------------------			1953		?
178.	Keppres	90	Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos			1953
179.	Keppres	91	Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Territorium 6			1953
180.	Keppres	92	Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Bandung			1953

#	Jenis	Nomor	Judul/Tentang	LN	TLN	Tanggal	HTML file	PDF File
181.	Keppres	93	Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Malang			1953
182.	Keppres	94	Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Territorium 6			1953
183.	Keppres	95	Perpanjangan Aktu Pengangkatan Anggota Dewan Pimpinan Bank Negara Indonesia			1953
184.	Keppres	96	Penghapusan Uang Pada Daftar Perhitungan Bendahawaran Kantor Pos Dan Telegrap Cirebon			1953
185.	Keppres	97	---------------------------------------------			1953		?
186.	Keppres	98	Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Indonesia			1953
187.	Keppres	99	Menerima Penyerahan Kembali Mandat Kabinet Wilopo			1953
188.	Keppres	100	Perubahan Kepres Nomor 116 Tahun 1952 Tentang Penghapusan Keadaan Darurat Perang Di Propinsi Sumatera			1953
189.	Keppres	101	Perutusan Ke Brussel (belgia) Untuk Menghadiri Sidang Working Party Of The International Tinstudy Group			1953
190.	Keppres	102	Pengesahan Keputsan Perda Propinsi Kalimantan Tentang Penetapan Perda Propinsi Kalimantan Yang Konkordan Dengan Gaji Pegawai Negeri Sipil			1953
191.	Keppres	103	Pengesahan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Pemungutan Pajak Anjing			1953
192.	Keppres	104	Penghapusan Uang Pada Daftar Perhitungna Bendaharawan Kantor Pos Dan Telegrap Surabaya			1953
193.	Keppres	105	Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Perancang Undang-undang Pertahanan			1953
194.	Keppres	106	Pembentukan Suatu Utusan Ri Ke Third Nutrition Conference			1953
195.	Keppres	107	Pengesahan Keputusan Dpr Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan Tentang Pedoman Bekerja Untuk Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Selatan			1953
196.	Keppres	108	Pengangkatan S. Mangunsarkoro Dan Mr. Mohammad Roem Menjadi Pembentuk Kabinet			1953
197.	Keppres	109	Pengesahan Perda Istimewa Yogyakarta Tentang Pajak Kendaraan Untuk Daerah Di Luar Daerah Kota Besar Yogyakarta			1953
198.	Keppres	110	Pembubaran Misi Militer Indonesia Ke Nederland			1953
199.	Keppres	111	Penunjukan Pengadilan Tentara Di Yogyakarta Untuk Mengadili Perkara Pemberontakan Republik Maluku Selatan			1953
200.	Keppres	112	Pembentukan Kabinet Nasional			1953
201.	Keppres	113	Pembatalan Perda Kota Besar Bogor Tentang Uang Sidang, Jalan, Menginap, Kehormatan, Representasi			1953
202.	Keppres	114	Penambahan Haki Perwira Pengadilan Tentara Di Banjarmasin			1953
203.	Keppres	115	Penetapan Perda Propinsi Jawa Barat Tentang Peraturan Pensiun Pegawai Propinsi Jawa Barat			1953
204.	Keppres	116	---------------------------------------------			1953		?
205.	Keppres	117	Pembentukan Zaken Kabinet Nasional			1953
206.	Keppres	118	Pembubaran Panitia Pusat Upacara Proklamasi Kemerdekaan			1953
207.	Keppres	119	Penambahan, Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Di Ujung Pandang			1953
208.	Keppres	120	Perutusan Ri Untuk Menghadiri Konperensi Gula Internasional			1953
209.	Keppres	121	Pengesahan Perda Jawa Barat Tentang Uang Kehormatan Biaya Perjalanan Penginapan			1953
210.	Keppres	122	Pembebasan Tugas Mukarto Notowidagdo Dalam Membentuk Kabinet			1953

#	Jenis	Nomor	Judul/Tentang	LN	TLN	Tanggal	HTML file	PDF File
211.	Keppres	123	Panitia Penyelenggaraan Perayaan Proklamasi Di Istana Negara			1953
212.	Keppres	124	Susunan Panitia Daerah Perayaan 17 Agustus			1953
213.	Keppres	125	Kedudukan Direktur Kabinet Presiden Ri Dalam Hubungan Perwakilan Asing Di Indonesia			1953
214.	Keppres	126	Perutusan Indonesia Pada Konperensi Fao Di Bangalore India			1953
215.	Keppres	127	Pengesahan Perda Jawa Tengah Tentang Pembatalan Keputusan Dpr Daerah Sementara Kabupaten Magelang Tentang Pemberian Uang Jerih Payah Kepada Anggota Dpr Yang Merangkap Pegawai Negeri			1953
216.	Keppres	128	Pembebasan Tugas Membentuk Kabinet			1953
217.	Keppres	129	Perutusan Ri Pada Sidang Unesco Di Paris			1953
218.	Keppres	130	Perubahan Stbl Nomor 10773 Tentang Surnumerairs Menjadi Kontrolir Kepala			1953
219.	Keppres	131	Pembubaran Kabinet Wilopo			1953
220.	Keppres	132	Pengangkatan Anggota Kabinet Baru			1953
221.	Keppres	133	Pembebasan Bea Masuk Kiriman Hadiah			1953
222.	Keppres	134	Perutusan Indonesia Pada Konperensi Legal Committee Di Rio De Janeiro (brasil)			1953
223.	Keppres	135	Pemberhentian Anggota Panitia Negara Perbaikan Makanan			1953
224.	Keppres	136	Perutusan Indonesia Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Di New York			1953
225.	Keppres	137	Anggota Dewan Pimpinan Bank Negara Indonesia			1953
226.	Keppres	138	Pengesahan Perda Sumatera Tengah Tentang Pemberian Tunjangan Perwakilan Jabatan Daerah Tertentu			1953
227.	Keppres	139	Pembatalan Perda Kabupaten Ciamis			1953
228.	Keppres	140	Perutusan Indonesia Ke Geneva Swiss Dalam Konperensi 8th Session Of The Contracting Parties Of The Gatt			1953		?
229.	Keppres	141	Perutusan Ri Pada Konperensi 6th Session Worl Health Organization Regional Committee Di Bangkok			1953		?
230.	Keppres	142	Perutusan Ri Pada Asian Conference Regional Ilo Di Tokyo			1953		?
231.	Keppres	143	Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Di Surabaya			1953		?
232.	Keppres	144	Menteri Luar Negeri Ad Interim			1953		?
233.	Keppres	145	Perutusan Ri Pada Sidang Biasa Di Perserikatan Bangsa-bangsa			1953		?
234.	Keppres	146	Pembatalan Keputusan Dpr Daerah Sementara Propinsi Jawa Tengah Tentang Uang Tunjangan Tamu Bagi Ketua Dan Wakil Ketua Dpr Daerah Sementara Yang Merangkap Pegawai Negeri			1953		?
235.	Keppres	147	Pengesahan Keputusan Dpr Sementara Propinsi Jawa Tengah Tentang Uang Sidang Kehormatan Tunjangan Istimewa			1953		?
236.	Keppres	148	Perutusan Ri Pada Sidang Economic Cimmision For Asia And The Far East Di Paris			1953		?
237.	Keppres	149	Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Palembang			1953		?
238.	Keppres	150	Mengirim Suatu Delegasi Pemerintah Ri Ke New Delhi (india) Untuk Mengunjungi Konferensi Consultative Commttee Meeting			1953		?
239.	Keppres	151	Perutusan Ri Pada Sidang The Fifth Session Of The Asian Advisory Committee Di Nuwara Eliya (ceylon)			1953
240.	Keppres	152	Pemberhentian Mr. Wongsonegoro Sebagai Anggota Wakil Kementerian Dalam Negeri Pada Central Rubber Fonds Dan Pengangkatan Saudara Radja Kaliamsjah Sinaga			1953

#	Jenis	Nomor	Judul/Tentang	LN	TLN	Tanggal	HTML file	PDF File
241.	Keppres	153	Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta			1953
242.	Keppres	154	Pemberhentian Hakim-hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Pekalongan			1953
243.	Keppres	155	Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Laut Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan-pengadilan Tentara Di Jawa Dan Madura			1953
244.	Keppres	156	Pemberhentian Beberapa Hakim Perwira Pada Pengadilan-pengadilan Tentara Di Palembang Dan Bandung			1953
245.	Keppres	157	Permintaan Berhenti Sudibyo Dari Menteri Kesejahteraan Negara Dan Abukusno Cokrosuyoso Dari Menteri Perhubungan			1953
246.	Keppres	158	Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim-hakim Perwira Pada Pengadilan-pengadilan Tentara Di Territorium 1			1953
247.	Keppres	159	Pemberhentian H. Teunissen Sebagai Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos Dan Pengangkatan Mr. Indrakasuma Sebagai Penggantinya			1953
248.	Keppres	160	Pengangkatan Hakim-hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surabaya Dan Malang			1953
249.	Keppres	161	Pengesahan Keputusan Dpr Daerah Sementara Propinsi Jawa Tengah Tentang Mempergunakan Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953, Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri Serta Segala Perubahan Dan/atau Tambahannya Bagi Pegawai Daerah Propinsi Jawa Tengah			1953
250.	Keppres	162	Jabatan Komisaris Kerajaan Nederland Di Banjarmasin Dan Semarang			1953
251.	Keppres	163	Nasionalisasi Semua Perusahaan Listrik Di Seluruh Indonesia			1953
252.	Keppres	164	Pengabulan Permohonan Uang Cukai Tembakau Yang Telah Dibayar Oleh Liem Tjeng Tjoan Atas Kecelakaan Kapal Api Gandasoli			1953
253.	Keppres	165	Penambahan Perutusan Ri Ke Konperensi Consultative Committee Meeting Colombo Plan Di New Delhi			1953
254.	Keppres	166	Perutusan Ri Pada Sidang Asian Maritime Conference Organisasi Perburuhan Internasional Di Nuwara Elya, (ceylon)			1953
255.	Keppres	167	Perutusan Delegasi Dagang Ri Ke Australia, Philipina, Tiongkok Dan Jepang			1953
256.	Keppres	168	Perutusan RI Pada Sidang Management Committee Dari International Rubber Study Group Di London			1953
257.	Keppres	169	Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta			1953
258.	Keppres	170	Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Pontianak			1953
259.	Keppres	171	Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surabaya			1953
260.	Keppres	172	Peninjauan Kembali Susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo			1953
261.	Keppres	173	Perpanjangan Waktu Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Tengah			1953
262.	Keppres	174	Perubahan Susunan Anggota Dewan Urusan Pegawai			1953
263.	Keppres	175	Perpanjangan Waktu Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tentang Lalu Lintas Dan Pemungutan Retribusi			1953
264.	Keppres	176	Penambahan Perutusan Ri Pada Sidang Asian Regional Conference Ilo Di Tokyo (jepang)			1953
265.	Keppres	177	Pengesahan Keputusan Dpr Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat Tentang Pemberian Istrahat Dalam Negeri			1953
266.	Keppres	178	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Panitia Negara Urusan Protokol			1953
267.	Keppres	179	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1952			1953
268.	Keppres	180	Pemeriksaan Kas Pada Para Bendaharawan Yang Menerima Uang Untuk Dipertanggungjawabkan Dari Kantor Perbendaharaan Negara Oleh Para Inspektur Jawatan Perbendaharaan Dan Kas Negara Dan Prm			1953
269.	Keppres	181	Pembebasan Penagihan Uang Pada Ir. Sh. Justesen Kepala Balai Pendidikan Teknik Pertanian			1953
270.	Keppres	182	Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tentang Larangan Penangkapan Ikan Sepat Siam Diperpanjang 3 (tiga) Bulan			1953

#	Jenis	Nomor	Judul/Tentang	LN	TLN	Tanggal	HTML file	PDF File
271.	Keppres	183	Pengangkatan Sebagai Presiden Direktur Acting Presdir Dan Ketua Dewan Pengawas Pada Bank Negara Indonesia			1953
272.	Keppres	184	Pengangkatan Dan Pemberhentian Presiden Direktur Wakil Presiden Pada Bank Industri Negara			1953
273.	Keppres	185	Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Menaikan Layang-layang			1953
274.	Keppres	186	Perpanjangan Waktu Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Tempat-tempat Pembayaran Ikan			1953
275.	Keppres	187	Perutusan Dagang Ri Ke Rio De Jeneiro Buenos Aires, Santiago Dan Mexico City			1953
276.	Keppres	188	Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Indonesia			1953
277.	Keppres	189	Pemberhentian Anggota Kantor Pemilihan Pusat			1953
278.	Keppres	190	Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta			1953
279.	Keppres	191	Pemebrhentian Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta			1953
280.	Keppres	192	Pemberian Hadiah Kepada Janda Nyonya Sudirman Berupa Mobil			1953
281.	Keppres	193	Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta			1953
282.	Keppres	194	Pengangkatan Anggota Dewan Penasehat Bank Indonesia			1953
283.	Keppres	195	Panitia Negara Urusan Pembagian Tanah Perkebunan Sumatera			1953
284.	Keppres	196	Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Agraria			1953
285.	Keppres	197	Pengangkatan Penasehat Wakil Ri Pada Second Session Ecape Railway Sub Committee Di Paris Keppres 197a Tentang Delegasi Indonesia Untuk Menghadiri Konferensi F.a.o. Di Roma			1953		?
286.	Keppres	198	Perutusan Ri Dalam Sidang Timah Internasional Di Bern			1953
287.	Keppres	199	Pengangkatan Hakim-hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Makasar			1953
288.	Keppres	200	Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Perbaikan Makanan			1953
289.	Keppres	201	Pembentukan Biro Irlan			1953
290.	Keppres	202	Perjalanan Menteri Keuangan Ke Luar Negeri Dalam Rangka Perbaikan Ekonomi Dan Keuangan Negara			1953
291.	Keppres	203	Pembayaran Atas Kerugian Negara Oleh Hj. Ellen			1953
292.	Keppres	204	Pengangkatan Hakim-hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan Tinggi Di Medan, Surabaya Dan Makassar			1953
293.	Keppres	205	Pemungutan Biaya Pemeriksaan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Perusahaan-perusahaan			1953
294.	Keppres	206	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya Tentang Penetapan Khusus Sebagian Tanah Sentiong			1953		?
295.	Keppres	207	Tidak Diperbolehkan Permohonan Bebas Tugas Kepala Staf Angkatan Darat			1953
296.	Keppres	208	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya Tentang Perusahaan Status Tanah Engendom Di Bidaracina			1953
297.	Keppres	209	Pengangkatan Wakil Direktur Pada Bank Negara Indonesia			1953
298.	Keppres	210	Perubahan Ketentuan Penyelenggaraan Zegelverodening 1921			1953
299.	Keppres	211	Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Menambah Hasil Bumi			1953
300.	Keppres	212	Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tanggal 23 Juli 1953 Tentang Perbaikan Peternakan Lembu Di Propinsi Jawa Tengah			1953		?

SITUS RESMI RENI MARLINAWATI

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953

DAFTAR UU, PERPU, PP, KEPPRES